PRAKTIK PENEMUAN HUKUM

A. Penalaran Hukum Melalui Interpretasi Dan Konstruksi Hukum

Penemuan hukum adalah kegiatan atau usaha menemukan hukum suatu perkara karena hukumnya tidak jelas (tidak lengkap) atau proses pembentukan hukum oleh hakim atau aparat hukum lainnya, yang diberi tugas untuk menerapkan peraturan hukum umum pada peristiwa hukum dan proses konkretisasi peraturan hukum yang bersifat umum, dengan mengingat akan peristiwa konkret tertentu.[1]
Secara umum dikenal ada dua jenis metode penemuan hukum, yaitu metode interpretasi dan metode konstruksi. Ada banyak metode interpretasi, yang sama lain bersifat saling melengkapi. Tiap-tiap metode memiliki ciri-cirinya sendiri, sehingga tidak ada petunjuk tentang metode mana yang sesungguhnya harus digunakan dalam sebuah kasus konkret. Menurut Burght dan winkelman, di masa lalu memang telah ‘diperjuangkan” suatu pedoman yang kaku pada pemilihan metode-metode interpretasi, namun perlawanan dengan harapan itu, yang akhirnya diperoleh sekadar petunjuk-petunjuk yang kabur.hal ini karena sulit memperoleh pemahaman tentang motif-motif sesungguhnya dari hakim dalam mengambil suatu keputusan tertentu karena yang terlihat hanya argument-argumen yang dikemukakan secara eksplisit dalam vonisnya.[2]
Dalam table berikut dapat dilihat uraian singkat tentang bermacam-macam metode interpretasi yang dikenal dalam kegiatan penemuan hukum, disertai dengan keterangan dan contoh sekedar untuk memperluas uraian:

No

Nama Interpretasi

Keterangan

1

Gramatikal

Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh: istilah “pesisir” diartikan sebagai “tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut)”. (lihat:W.J.S.Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia.

2

Otentik

Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan   (memorie van toelichting), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh: “semua kata lingkungan hidup” yang ada dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1   UU tersebut, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan

kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.

3

Teleologis (sosiologis

Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara prakmatis. Contoh: kata-kata”dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menopoli sendiri penggelolaannya(fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai repesentasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).

4

Sistematis (logis)

Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa

5

Historis (subjektif)

Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Contoh: Kata-kata “hukum agraria merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republi Indonesia” dalam konsiderans UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok Agraria, harus ditafsirkan menurut pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Ia menyatakan waktu itu, bahwa negara harus mengatur pemilikan tanah dan mempimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secar perorangan maupun secara gotong royong.

6

Komparatif

Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.

7

Fituristis (antisipatif)

Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (ius constituendum). Contoh: rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan sebagai “Kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan dilaut, secara geografis kea rah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat,” Menurut Pasal 1 Butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannnya tidak dapat lagi dikatakan futuristis.

8

Restriktif

Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “ menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya ditafsirkan sebagai Menteri Negara lingkungan Hidup.

9

Ekstensif

Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah”menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1

Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua mentri yang bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu Mentri Negara Lingkungan Hidup dan mentri-mentri teknis terkait pada cabinet tersebut (contoh Menteri Kehutanan, Mentri Pertambangan,

Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan.

Sebagaimana telah disinggung di muka, metode-metode penemuan hukum dapat dikelompokkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) the purposive approach (focus on purpose).Interpretasi gramatikal dan otentik termasukkategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua yaitu fokus pada tujuan.
Metode penemuan hukum lainnya adalah konstruksi hukum, atau disebut juga dengan metode argumentasi. Paul scholten menggambarkan metode konstruksi sebagai berikut:

No

Nama Konstruksi

Keterangan

1

Analogi

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdataini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.

2

Penghalusan hukum (penyempitan hukum

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan. Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal tejadi onrechtmatigedaad. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh. Metode penemuan hukum yang sama dapat diterapkan untuk memaknai isi Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3

A Contrario

Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip stuatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: menurut Pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Bagaimana jika bukan

pertambangan terbuka? Undang-undang ternyata tidak eksplisit menyatakannya. Dengan argumentum a contrario dapat saja disimpulkan bahwa karena tidak diatur, berarti kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan asalkan tidak dengan pola pertambangan terbuka.

Sangat menarik untuk mengamati bahwa batas-batas antara metode interpretasi dan konstruksi dalam banyak segi demikian tipis. Interpretasi ekstensif dan analogi, misalnya, sama-sama terkesan memperluas keberlakuan suatu rumusan norma. Walaupun demikian, garis batas kedua metode ini dapat ditarik tegas, seperti dikemukakan Moeljatno. Menurutnya, perbedaanya terkait dengan gradasi semata.Interpretasi ekstensif masih berpegang pada aturan yang ada, sementara pada analogi, peristiwa yang menjadi persoalan tidak dapat dimasukkan kedalam aturan yang ada, meskipun diyakini bahwa peristiwa itu seharusnya juga diatur atau dijadikan peristiwa hukum. Itulah sebabnya, ada pandangan yang masih menerima interpretasi ekstensif dalam          hukum pidana, namun menolak analogi karena dianggap bertentangan dengan asas legalitas.[3]
B.     Konsekuensi Prinsip Hakim Heteronom dan Otonom
1.      Prinsip Heteronom
    Penemuan hukum disini dianggap sebagai kejadian yang teknis dan kognitif, yang mengutamakan undang-undang. Sedangkan hakim tidak diberi kesempatan untuk berkreasi atau melakukan penilaian. Dalam hal ini hakim tidak bersikap mandiri,karena harus tunduk pada undang-undang.
    Penemuan hukum heteronom adalah penemaun hukum yang dipengaruhi oleh faktor-faktor dari luar penemuan hukum itu sendiri, khususnya pengaruh undang-undang, termasuk juga pengaruh dari sistem pemerintahan,ekonomi,politik,dsb. Penemuan hukum heteronom sesuai dengan pandangan klasik, yang dikemukakan oleh Montesqueu dan Emmanuel Kant,bahwa hakim dalam menerapkan undang-undang terhadap peristiwanya sesungguhnya tidak menjalankan perannya secara mandiri. Hakim hanyalah sebagai penyambung lidah atau corong dari undng-undang,sehingga ia tidak dapat mengubah kekuatan hukum undang-undang,tidak dapat menambah dan mengurangi apa yang sudah ditentukan dalam undang-undang.[4] Undang-undang adalah satu-satunya sumber hukum positif. Oleh karena itu demi kepastian hukum dan kesatuan hukum,hakim harus ada dibawah undang-undang.
    Peradilan tidak lain hanyalah bentuk sillogisme,yaitu bentuk berfikir logis dengan mengambil kesimpulan dari hal yang umum (premis mayor) dan hal yang khusus (premis minor). Premis mayor telah ditentukan dalam perundang-undangan, misalnya barang siapa mencuri dihukum. Premis minor adalah peristiwanya atau kasusnya, misalnya, Toni mencuri burung,sedangkan putusannya merupakan kesimpulan yang logis yaitu karena toni mencuri maka harus dihukum.
Konsekuensi dari prinsip hakim heteronom ini kurang fleksibelnya hakim / terlalu statis terhadap undang-undang, sedangkan keberagaman permasalahan manusia yang seiring perkembangan zaman semakin hari semakin kontemporer, sehingga tidak mungkin tercangkup dalam suatu peraturan perundang-undangan secara menyeluruhdan jelas. Karena pada hakikatnya manusia adalah makhluk ciptaan Tuhanmempunyai kemampuan yang terbatas sehingga undang-undang yang dibuatnya tidaklah lengkapdan tidak sempurna untuk mencangkup keseluruhan permasalahan manusia dalam kehidupannya. Untuk itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnya atau sejelas-jelasnya untuk mengatur permasalahan yang ada dalam masyarakat.Setiap undang-undang bersifat statis dan terkadang tidak selalu mengikuti perkembangan kemasyarakatan sehingga menimbulkan ruang kosong yang perlu diisi. Tugas mengisi ruang kosong itulah dibebankan kepada para hakim dengan melakukan penemuan hukum dengan syarat bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut, tidak boleh mendistorsi maksud dan jiwa undang-undang atau tidak boleh bersikap sewenang-wenang.
2.      Prinsip Otonom
          Dalam penemuan hukum otonom, hakim tidak lagi dipandang sebagai corong atau terompetnya undang-undang, tetapi sebagai pembentuk hukum yang secara mandiri memberi bentuk pada isi undang-undang dan menyesuaikannya dengan kebutuhan atau perkembangan masyarakat. Penemuan hukum otonom bersumber dari hati nurani sendiri, hakim tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar dirinya.
            Pandangan penemuan hukum otonom muncul pada sekitar tahun 1850, karena aliran heteronom dari peradilan tidak dapat lagi dipertahankan. Tokoh-tokohnya antara lain Oscar Bullow, Eugen Ehrlich, Franscois Geny, Oliver Wonder Holmes, Jerome frank, dan Paul scholten. Dalam perkembangannya, dua sistem penemuan hukum (otonom dan heteronom) itu saling mempengaruhi dan tidak ada batas yang tajam satu sama lain. Sehingga dalam praktik penemuan hukum, dijumpai pula penemuan hukum campuran antara kedua sistem tersebut. Konsekuensi dari prinsip hakim otonom, Menurut Sudikno Mertukusumo mengemukakan aliran penemuan hukum bebas merupakan aliran yang sangat berlebihan karena hakim diberikan kebebasan bukan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undangan saj'a, tapi hakim diberikan pula kebebasan untuk menyimpang. Kritik terhadap penemuan hukum bebas ini dikemukakan pula oleh Achmad Ali di mana dikatakan bahwa kebebasan yang diberikan kepada hakim, akan membuka peluang terjadinya kesewenang-wenangan sehingga hakim akan menjadi raja terhadap undang-undang karena ia berkuasa menciptakan hukum sendiri bagi semua anggota-anggota masyarakat.

[1] Moh. Imron Rosyadi, “Judge Made Law: Fungsi dan Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Indonesia”, dalam AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law Volume 03, Nomor 01, (Surabaya: STAI Taswirul Afkar Surabaya, 2013).hlm. 99.
[2] Gr. Van der Burght & J.D.C. Winkelman, “Penyelesaian Kasus, “ Terjemahan B. Arief Sidharta, Jurnal
Pro Justisia, Tahun XII No. 1 Januari 1994, hlm. 44
[3] Sitti Mawar, “Metode Penemuan Hukum (Interpretasi Dan Konstruksi) Dalam Rangka Harmonisasi Hukum”, (Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), hlm. 10.
[4] http://patawari.wordpress.com/2009/03/12/proses-penemuan-hukum/ tgl.01/12/2011

No	Nama Interpretasi	Keterangan
1	Gramatikal	Penafsiran menurut bahasa, antara lain dengan melihat definisi leksikalnya. Contoh: istilah “pesisir” diartikan sebagai “tanah datar berpasir di pantai (di tepi laut)”. (lihat:W.J.S.Poerwadarminta, kamus Umum bahasa Indonesia.
2	Otentik	Penafsiran menurut batasan yang dicantumkan dalam peraturan itu sendiri, yang biasanya diletakkan pada bagian penjelasan (memorie van toelichting), rumusan ketentuan ketentuan umumnya, maupun dalam salah satu rumusan pasal lainnya. Contoh: “semua kata lingkungan hidup” yang ada dalam UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup harus ditafsirkan sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 1 UU tersebut, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan mahluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta mahluk hidup lain.
3	Teleologis (sosiologis	Penafsiran berdasarkan tujuan kemasyarakatan. Seringkali tujuan kemasyarakatan ini dimaknai secara prakmatis. Contoh: kata-kata”dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 ditafsirkan bahwa negara tidak lagi harus menopoli sendiri penggelolaannya(fungsi besturen/beheren). Pemerintah sebagai repesentasi negara, cukup mengatur dan mengawasi (fungsi regelen dan tezichthouden) Oleh sebab itu untuk sumber daya air yang notabene sumber hidup masyarakat banyak, tidak perlu harus diusahakan oleh badan usaha milik negara/daerah. Hak guna usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha air itu dapat diberikan kepada perseorangan atau badan usaha (Pasal 9 UU No. 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air).
4	Sistematis (logis)	Penafsiran yang mengaitkan suatu peraturan dengan peraturan lainnya. Contoh:Ketentuan tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Pasal 31-33 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup ditafsirkan sejalan dengan ketentuan UU No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative Penyelesaian Sengketa
5	Historis (subjektif)	Penafsiran dengan menyimak latar belakang sejarah hukum atau sejarah perumusan suatu ketentuan tertentu (sejarah undang-undang). Contoh: Kata-kata “hukum agraria merupakan pelaksanaan dari Manifesto Politik Republi Indonesia” dalam konsiderans UU No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokokpokok Agraria, harus ditafsirkan menurut pemikiran soekarno dalam pidatonya tanggal 17 agustus 1960. Ia menyatakan waktu itu, bahwa negara harus mengatur pemilikan tanah dan mempimpin penggunaannya, hingga semua tanah di seluruh wilayah kedaulatan bangsa dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik secar perorangan maupun secara gotong royong.
6	Komparatif	Penafsiran dengan cara memperbandingkan peraturan pada suatu sistem hukum lain. Sistem hukum lain yang dimaksud di sini dapat saja peraturan hukum negara lain.
7	Fituristis (antisipatif)	Penafsiran dengan mengacu kepada rumusan dalam rancangan undang-undangan atau rumusan yang di cita-citakan (ius constituendum). Contoh: rumusan “wilayah pesisir” ditafsirkan sebagai “Kawasan perairan yang menghubungkan ekosistem darat dan laut, yang sangat rentan terhadap perubahan akibat aktivitas manusia di darat dan dilaut, secara geografis kea rah darat sejauh pengaruh dari darat, seperti air sungai, sedimen, dan pencemaran dari darat,” Menurut Pasal 1 Butir 3 RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir. Apabila RUU ini sudah diundangkan, maka penafsirannnya tidak dapat lagi dikatakan futuristis.
8	Restriktif	Penafsiran dengan membatasi cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah “ menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya ditafsirkan sebagai Menteri Negara lingkungan Hidup.
9	Ekstensif	Penafsiran dengan memperluas cakupan suatu ketentuan. Contoh: istilah”menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup” dalam Pasal 1 Butir 25 UU No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, ditafsirkan secara luas mencakup semua mentri yang bidang tugasnya bersinggungan langsung dengan lingkungan hidup, yaitu Mentri Negara Lingkungan Hidup dan mentri-mentri teknis terkait pada cabinet tersebut (contoh Menteri Kehutanan, Mentri Pertambangan, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan.

No	Nama Konstruksi	Keterangan
1	Analogi	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksikan prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip ini diterapkan dengan “seolah-olah” memperluas keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: Pasal 1576 KUH Perdata menyatakan jual beli tidak memutuskan hubungan sewa menyewa. Bagaimana dengan hibah? Apakah hibah juga memutuskan hubungan sewa menyewa. Mengingat tidak ada aturan tentang hibah ini, maka Pasal 1576 KUH Perdataini dikonstruksikan secara analogi, sehingga berlaku ketentuan penghibahan pun tidak memutuskan hubungan sewa menyewa.
2	Penghalusan hukum (penyempitan hukum	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip suatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan dengan “seolah-olah” mempersempit keberlakuannya pada suatu peristiwa konkret yang belum ada pengaturannya. Biasanya, jika diterapkan sepenuhnya akan memunculkan ketidakadilan. Contoh: Pasal 1365 mengatur tentang kewajiban memberi ganti rugi kepada korban atas kesalahan yang diperbuat dalam hal tejadi onrechtmatigedaad. Bagaimana jika si korban juga mempunyai andil atas kesalahan sehingga menimbulkan kerugian itu? Mengingat hal ini tidak diatur, maka prinsip Pasal 1365 dapat dikonstruksikan menjadi ketentuan baru bahwa si korban juga berhak mendapatkan ganti rugi, tetapi tidak penuh. Metode penemuan hukum yang sama dapat diterapkan untuk memaknai isi Pasal 34 UU No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3	A Contrario	Pengkonstruksian dengan cara mengabstraksi prinsip stuatu ketentuan untuk kemudian prinsip itu diterapkan secara berlawanan arti atau tujuannya pada suatu peristiwwa konkret yang belum ada pengaturannya. Contoh: menurut Pasal 38 UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, pada kawasan hutan lindung dilarang dilakukan penambangan dengan pola pertambangan terbuka. Bagaimana jika bukan pertambangan terbuka? Undang-undang ternyata tidak eksplisit menyatakannya. Dengan argumentum a contrario dapat saja disimpulkan bahwa karena tidak diatur, berarti kawasan hutan lindung dapat dilakukan penambangan asalkan tidak dengan pola pertambangan terbuka.

PRAKTIK PENEMUAN HUKUM

PRAKTIK PENEMUAN HUKUM

Contact form